DPRD PPU Desak Pemkab Tetapkan Satu Desa Persiapan di Babulu dan Waru Sebelum Akhir 2026

Foto: Anggota Komisi I DPRD PPU, Irawan. (Lexora.id)
Redaksi Lexora By Redaksi Lexora 93 Views
3 Min Read

Lexora.id, Penajam– Rencana pembentukan 10 desa persiapan di Kecamatan Babulu dan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), kembali menjadi perhatian DPRD. Pemerintah daerah diminta tidak membiarkan proses pemekaran berhenti pada tahap pembahasan, melainkan segera menunjukkan perkembangan konkret sebelum tahun 2026 berakhir.

Anggota Komisi I DPRD PPU dari Fraksi PKB, Irawan, mendesak pemerintah menetapkan tenggat waktu yang jelas. Ia meminta setidaknya satu dari 10 desa yang diusulkan sudah memasuki status desa persiapan paling lambat Desember 2026.

Menurutnya, batas waktu diperlukan untuk memastikan komitmen yang telah dibangun antara pemerintah daerah dan DPRD benar-benar ditindaklanjuti. Tanpa target penyelesaian yang terukur, proses pembentukan desa dikhawatirkan terus berjalan tanpa kepastian bagi masyarakat.

“Kami meminta agar ada deadline. Paling lambat Desember ini harus sudah ada desa persiapan yang terbentuk,” kata Irawan, (07/11/2026).

Ia secara khusus menyoroti peran Bagian Hukum dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU. Kedua perangkat daerah tersebut dinilai memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan tahapan administrasi dan aspek hukum pembentukan desa berjalan sesuai ketentuan.

Irawan mengingatkan, kedua instansi itu sebelumnya telah mengikuti pembahasan bersama Komisi I DPRD melalui rapat dengar pendapat (RDP). Karena itu, hasil pembicaraan tersebut semestinya menjadi dasar untuk bergerak lebih jauh, bukan sekadar menjadi catatan rapat.

“Kami mengingatkan kembali komitmen pemerintah, terutama Bagian Hukum dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk merealisasikan janji yang telah disepakati bersama dalam RDP dengan Komisi I,” ujarnya.

Irawan mengungkapkan, Oktober sebelumnya sempat menjadi target awal agar minimal satu desa mulai direalisasikan sebagai desa persiapan. Namun, apabila target tersebut belum terpenuhi, ia meminta pemerintah tidak kembali menunda proses hingga melewati penghujung tahun.

“Minimal Oktober ini, atau paling lambat Desember, salah satu dari 10 desa tersebut sudah harus menjadi desa persiapan,” tegasnya.

Bagi DPRD, pembentukan desa persiapan bukan sekadar persoalan penataan wilayah administratif. Proses tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat serta harapan terhadap peningkatan pelayanan publik di wilayah yang diusulkan.

Karena itu, Irawan menegaskan DPRD akan terus mengingatkan pemerintah daerah agar komitmen pemekaran tidak kehilangan arah. Setidaknya, satu desa perlu menunjukkan kemajuan status sebelum akhir tahun sebagai bukti bahwa rencana pembentukan 10 desa di Babulu dan Waru mulai berjalan.

“Kami berharap setidaknya satu dari 10 desa yang direncanakan dapat memasuki status desa persiapan sebelum akhir tahun, sehingga terdapat perkembangan nyata dari rencana pembentukan desa di Babulu dan Waru,” tutupnya.

(ADV/DPRDPPU)