Harga Ikan Tak Menentu dan Pembayaran Molor, DPRD PPU Dorong TPI Terintegrasi

Foto: Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq Rahman. (Lexora.id)
Redaksi Lexora By Redaksi Lexora 123 Views
4 Min Read

Lexora.id, Penajam– Persoalan perdagangan hasil tangkapan masih menyisakan pekerjaan rumah bagi sektor perikanan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Nelayan tidak hanya menghadapi ketidakpastian harga, tetapi juga keluhan pembayaran yang harus menunggu hingga belasan hari. DPRD menilai penguatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dapat menjadi salah satu jalan untuk memperbaiki tata niaga perikanan.

Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq Rahman, mengatakan TPI semestinya tidak sekadar menjadi tempat transaksi jual beli ikan. Lebih dari itu, fasilitas tersebut perlu berfungsi sebagai instrumen untuk membangun perdagangan yang transparan, menyediakan informasi harga, sekaligus memperkuat posisi tawar nelayan.

Menurut Ishaq, selama ini transaksi hasil tangkapan masih banyak bergantung pada pedagang atau pihak swasta yang mengelolanya secara pribadi. Pola tersebut, kata dia, memunculkan keluhan dari nelayan, terutama terkait kepastian pembayaran.

Ia menyebut, ada nelayan yang harus menunggu sekitar 10 hingga 15 hari untuk menerima pembayaran hasil tangkapan.

“Selama ini pengelolaan hasil tangkapan banyak dilakukan pihak swasta atau pedagang secara pribadi. Akibatnya, ada keluhan nelayan mengenai pembayaran hasil tangkapan yang bisa berlangsung selama 10 hingga 15 hari,” ujarnya, (08/11/2026).

Selain keterlambatan pembayaran, Ishaq juga menyoroti mekanisme penentuan harga yang dinilai belum sepenuhnya menguntungkan nelayan. Ia menyebut, hasil tangkapan pada beberapa periode berbeda terkadang dibayar dengan harga yang sama, meskipun kondisi pasar dapat berubah mengikuti permintaan dan penawaran.

Situasi tersebut menunjukkan pentingnya kehadiran pemerintah dalam membangun sistem perdagangan yang lebih terbuka. Melalui TPI, informasi mengenai harga dan transaksi diharapkan dapat tercatat sehingga nelayan memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai nilai komoditas yang mereka jual.

Bagi Ishaq, fungsi TPI juga berkaitan dengan ketersediaan data sektor perikanan. Selama ini, menurutnya, pemerintah belum memiliki gambaran pasti mengenai volume komoditas perikanan yang diperdagangkan keluar maupun masuk ke PPU.

Ia mencontohkan komoditas kepiting, udang hasil tambak di wilayah Babulu, serta ikan yang masuk dari Kalimantan Selatan dan Balikpapan. Arus perdagangan tersebut dinilai perlu dicatat secara terukur agar potensi ekonomi daerah dapat diketahui.

“Berapa banyak kepiting yang keluar dari daerah, berapa banyak udang dari hasil tambak di wilayah Babulu yang diperdagangkan ke luar daerah, serta berapa banyak ikan yang masuk ke PPU. Hari ini kita tidak mengetahui secara pasti berapa volume komoditas tersebut yang keluar dari PPU,” jelasnya.

Minimnya pencatatan, lanjut Ishaq, dapat menyulitkan pemerintah dalam menghitung nilai ekonomi perdagangan perikanan sekaligus memetakan potensi kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena itu, ia mendorong pembangunan TPI yang tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan fasilitas pendukung seperti pabrik es balok dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

Menurutnya, ketiga fasilitas tersebut saling berkaitan dalam menunjang aktivitas nelayan. TPI menyediakan sarana perdagangan, sementara es balok dan BBM mendukung kebutuhan operasional serta penanganan hasil tangkapan.

“Kalau ada TPI tetapi tidak tersedia es balok dan BBM, tentu pelayanan kepada nelayan tidak akan maksimal,” tegasnya.

Ishaq berharap pemerintah daerah tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur fisik. Sistem pengelolaan, pengawasan transaksi, pencatatan komoditas, hingga mekanisme pelayanan harus disiapkan agar fasilitas tersebut benar-benar berfungsi.

Sebab, keberadaan TPI semestinya tidak hanya menghadirkan bangunan baru, tetapi juga memperbaiki hubungan perdagangan antara nelayan dan pembeli. Dengan tata niaga yang lebih transparan, nelayan diharapkan memperoleh kepastian pembayaran dan posisi tawar yang lebih baik.

“Kami berharap pemerintah tidak hanya fokus bangun fasilitas fisik, tapi mencakup skema secara menyeluruh,” tutupnya.

(ADV/DPRDPPU)