Program Pusat Mengalir ke PPU, Raup Muin Minta Pemkab Jangan Pasif Sosialisasikan Manfaatnya

Foto: Ketua DPRD PPU, Raup Muin. (Lexora.id)
Redaksi Lexora By Redaksi Lexora 92 Views
3 Min Read

Lexora.id, Penajam– Berbagai program pemerintah pusat mulai menyentuh sejumlah sektor pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Namun, kehadiran program tersebut dinilai perlu diimbangi dengan sosialisasi yang lebih aktif agar masyarakat mengetahui, memahami, dan dapat merasakan manfaatnya secara langsung.

Ketua DPRD PPU, Raup Muin, meminta pemerintah kabupaten tidak sekadar menjadi pelaksana atau penerima program dari pemerintah pusat. Pemkab juga memiliki tanggung jawab memastikan informasi mengenai program pembangunan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

Ia menyebut, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terdapat sejumlah program yang mulai menyasar berbagai kebutuhan masyarakat. Di antaranya Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), rehabilitasi sekolah, sekolah integrasi, hingga Sekolah Rakyat.

Selain sektor pendidikan dan ekonomi, dukungan pemerintah pusat juga mencakup bidang kesehatan, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bantuan pompa air, program bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu, serta penataan kawasan permukiman kumuh.

“Program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto cukup banyak diberikan kepada daerah. Kita juga semestinya menghargai dan menyampaikan kepada masyarakat apa saja yang sudah dilakukan pemerintah pusat untuk daerah,” ujarnya, (06/11/2026).

Menurut Raup, masyarakat perlu memperoleh informasi yang utuh mengenai program-program tersebut. Sebab, pembangunan tidak cukup hanya diukur dari proyek yang terlaksana atau bantuan yang disalurkan. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana program tersebut menjawab kebutuhan dan memberikan manfaat bagi penerimanya.

Ia mencontohkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di PPU yang diharapkan mampu memperkuat aktivitas perikanan sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat pesisir.

Di sektor pendidikan, pemerintah pusat juga memberikan dukungan melalui rehabilitasi sejumlah sekolah dan program pendidikan lainnya. Sementara pada bidang kesehatan, terdapat bantuan pembangunan serta peningkatan fasilitas kesehatan dengan nilai anggaran yang disebut mencapai hampir Rp20 miliar.

Meski mengapresiasi dukungan tersebut, Raup mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya menunggu program dari pusat. Pemkab PPU harus mampu menyampaikan persoalan dan kebutuhan masyarakat secara aktif agar kebijakan pembangunan nasional dapat disesuaikan dengan kondisi daerah.

Menurutnya, setiap wilayah memiliki karakteristik dan tantangan berbeda. Karena itu, data yang akurat mengenai kebutuhan masyarakat menjadi modal penting untuk memperjuangkan tambahan dukungan pembangunan.

“Kami meminta data dari pemerintah daerah, baik terkait kesehatan, pendidikan maupun sektor lainnya. Data tersebut nantinya menjadi bahan bagi DPRD untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat,” jelasnya.

Raup mengatakan, DPRD memiliki ruang untuk memperjuangkan kebutuhan tersebut melalui komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk DPR RI. Dengan dukungan data yang jelas, aspirasi daerah diharapkan tidak sekadar menjadi usulan, tetapi dapat dipertimbangkan dalam perencanaan program pemerintah pusat.

Ia berharap hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, dan DPRD tidak hanya terbangun ketika program pembangunan dilaksanakan.

“Koordinasi juga perlu diperkuat sejak tahap perencanaan agar bantuan dan kebijakan yang masuk benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat PPU,” tutupnya. (ADV/DPRDPPU)