ASN PPU Masih Nongkrong Saat Jam Dinas, Irawan Desak Bupati Terapkan Sanksi Tegas

Foto: Anggota Komisi I DPRD PPU, Irawan. (Lexora.id)
Redaksi Lexora By Redaksi Lexora 122 Views
3 Min Read

Lexora.id, Penajam– Disiplin aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menjadi sorotan. Kebiasaan sejumlah pegawai yang masih terlihat nongkrong di luar pekerjaan ketika jam dinas dinilai mencerminkan persoalan kedisiplinan yang tidak boleh terus dibiarkan.

Anggota Komisi I DPRD PPU dari Fraksi PKB, Irawan, meminta Bupati PPU mengambil langkah tegas untuk memastikan seluruh aparatur menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Menurutnya, pengawasan terhadap kinerja pegawai tidak cukup hanya melalui imbauan, tetapi harus disertai evaluasi dan pemberian sanksi bagi mereka yang terbukti melanggar ketentuan.

Ia menilai, kepala daerah memiliki tanggung jawab memastikan birokrasi berjalan secara efektif. Terlebih, ASN merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Harusnya menjadi bagian dari sikap tegas bupati untuk mengevaluasi dan mengawasi anak buahnya agar kinerja mereka maksimal,” kata Irawan, (05/11/2026).

Irawan mengingatkan bahwa pemerintah telah memenuhi kewajibannya dengan memberikan hak kepada pegawai, mulai dari gaji hingga tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Karena itu, hak tersebut semestinya sejalan dengan tanggung jawab, kedisiplinan, dan produktivitas dalam bekerja.

Menurutnya, tidak semestinya pegawai menerima berbagai fasilitas dan tunjangan dari negara, tetapi justru tidak menunjukkan kesungguhan dalam menjalankan tugas.

Ia meminta pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap perilaku pegawai yang menghabiskan waktu untuk aktivitas di luar pekerjaan saat jam dinas. Jika kondisi tersebut dibiarkan, bukan tidak mungkin kedisiplinan yang rendah akan berkembang menjadi kebiasaan di lingkungan birokrasi.

“Sekarang pemerintah sudah memberikan hak pegawai, mulai dari gaji sampai tunjangan atau tambahan penghasilan. Selama ini insentif mereka juga sudah diberikan,” ujarnya.

Bagi Irawan, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut perilaku individu ASN, melainkan juga mencerminkan efektivitas pengawasan internal pemerintah daerah. Pimpinan perangkat daerah seharusnya memastikan pegawai hadir, bekerja, dan menjalankan fungsi pelayanan sesuai tanggung jawab masing-masing.

Ia pun mendorong Bupati PPU menerapkan tindakan disiplin terhadap pegawai yang terbukti tidak menjalankan kewajibannya. Sanksi atau punishment dinilai perlu diberikan sebagai bentuk pembinaan sekaligus peringatan agar pelanggaran serupa tidak terus berulang.

“Nah, pegawai yang suka nongkrong-nongkrong itu berarti tidak produktif. Harusnya ada sikap tegas dari bupati untuk menertibkan dan memberikan punishment,” tegasnya.

Ia menambahkan, kedisiplinan ASN memiliki hubungan langsung dengan kualitas pelayanan publik. Masyarakat membutuhkan aparatur yang mudah ditemui, responsif, dan mampu menyelesaikan berbagai urusan pemerintahan selama jam pelayanan.

Ketika pegawai justru tidak berada di tempat kerja tanpa alasan yang jelas, masyarakat berpotensi menjadi pihak yang dirugikan. Urusan administrasi maupun kebutuhan pelayanan lainnya bisa tertunda akibat aparatur tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Karena itu, Irawan berharap persoalan kedisiplinan ini menjadi perhatian serius kepala daerah dan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah. Pengawasan harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya ketika muncul keluhan atau sorotan publik.

“Jangan sampai ini menjadi tradisi dan kebiasaan, karena mereka digaji untuk melayani masyarakat, bukan untuk nongkrong,” pungkasnya.

(ADV/DPRDPPU)