Perjuangan Pembentukan Kabupaten PPU Ingin Diakui Formal, DPRD Kaji Nasib 57 Anggota Tim Sukses

Foto: Ketua DPRD PPU, Raup Muin. (Lexora.id)
Redaksi Lexora By Redaksi Lexora 102 Views
4 Min Read

 

Lexora.id, Penajam– Perjuangan pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang berlangsung lebih dari dua dekade kembali menjadi perhatian. DPRD PPU kini mengkaji kemungkinan memberikan pengakuan formal kepada Tim Sukses (Timses) yang terlibat dalam proses pemekaran daerah tersebut sejak sekitar 2002.

Pembahasan ini mencuat setelah sejumlah perwakilan Tim Sukses menyampaikan aspirasi agar kontribusi mereka dalam memperjuangkan terbentuknya PPU mendapat pengakuan dari pemerintah daerah. Bentuk pengakuan itu masih dibicarakan, mulai dari kemungkinan peraturan daerah (perda), keputusan bupati, hingga instrumen kebijakan lainnya.

Ketua DPRD PPU, Raup Muin, mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan dan silaturahmi bersama ketua serta sejumlah anggota Tim Sukses. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan harapan agar perjuangan yang telah dilakukan tidak sekadar menjadi bagian dari catatan sejarah, tetapi juga memperoleh legitimasi secara formal.

“Kami sudah berdiskusi dan bersilaturahmi dengan Tim Sukses. Memang ada keinginan agar dibuatkan semacam bentuk pengakuan terhadap perjuangan mereka,” ujarnya, (06/11/2026).

Menurut Raup, aspirasi tersebut patut mendapat perhatian. Sebab, pembentukan sebuah kabupaten bukan proses yang berlangsung singkat. Ada perjuangan, konsolidasi, dan keterlibatan sejumlah tokoh masyarakat yang turut mendorong lahirnya daerah otonom PPU.

Namun, ia mengingatkan bahwa keinginan memberikan pengakuan tidak bisa langsung diwujudkan melalui penerbitan regulasi tanpa kajian hukum yang memadai. DPRD perlu memastikan bentuk kebijakan yang dipilih memiliki dasar hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Kalau saya melihat, mereka membutuhkan legitimasi formal. Tetapi persoalannya tidak sederhana. Jangan sampai kita memaksakan membuat aturan yang ternyata tidak sesuai dengan regulasi di atasnya,” jelasnya.

Selain pengakuan formal, pembicaraan dengan Tim Sukses juga mencakup kemungkinan penyediaan sekretariat serta bentuk dukungan lainnya. Namun, seluruh usulan tersebut masih harus dipertimbangkan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah dan kemampuan regulasi yang tersedia.

Raup mengungkapkan, Tim Sukses pembentukan Kabupaten PPU pada awalnya beranggotakan sekitar 57 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 25 orang telah meninggal dunia. Sementara anggota yang masih hidup diperkirakan tersisa 27 hingga 28 orang.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa aspirasi pengakuan terhadap para pejuang pemekaran perlu mendapat perhatian. Seiring berjalannya waktu, sebagian tokoh yang terlibat langsung dalam proses pembentukan daerah telah lebih dahulu meninggal dunia.

Meski demikian, Raup menegaskan bahwa penghargaan terhadap jasa mereka harus tetap ditempuh melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. DPRD tidak ingin niat memberikan pengakuan justru melahirkan kebijakan yang bermasalah secara hukum.

Untuk itu, pihaknya akan mempelajari kemungkinan kebijakan serupa yang pernah diterapkan di daerah lain. Kajian tersebut juga akan mempertimbangkan aspek sosial, politik, serta masukan dari berbagai pihak sebelum menentukan bentuk pengakuan yang paling memungkinkan.

“Untuk saat ini pembahasan belum sampai pada keputusan membentuk perda. Masih sebatas mencari format yang tepat, apakah nantinya berbentuk peraturan daerah, keputusan bupati, atau bentuk kebijakan lainnya,” tegasnya.

Adapun kemungkinan dukungan anggaran melalui APBD juga belum menjadi keputusan. Menurut Raup, aspek pembiayaan baru dapat dibicarakan lebih lanjut setelah bentuk pengakuan dan landasan hukumnya ditetapkan.

Ia berharap proses kajian tersebut dapat menemukan jalan keluar yang mampu mengakomodasi aspirasi para pejuang pemekaran tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

“Masih kita kaji dulu ya, harapannya ya semua dapat diakomodir,” tutupnya. (ADV/DPRDPPU)