Lexora.id, Penajam– Pelestarian seni dan budaya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinilai tidak cukup hanya mengandalkan festival atau kegiatan seremonial tahunan. Pemerintah daerah didorong memperkuat pembinaan sanggar seni agar tradisi dan kesenian lokal tetap hidup serta memiliki ruang berkembang di tengah perubahan zaman.
Sekretaris Komisi II DPRD PPU, Jamaludin, menilai keberadaan sanggar seni memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan kebudayaan daerah. Sanggar bukan sekadar tempat berkumpul para pelaku seni, melainkan ruang pewarisan tradisi dan pengembangan kemampuan generasi muda untuk mengenal identitas budayanya sendiri.
Menurutnya, seni budaya Paser memiliki beragam bentuk kesenian dan melibatkan banyak kelompok pelaku. Karena itu, perhatian pemerintah tidak seharusnya hanya tertuju pada penyelenggaraan acara kebudayaan, tetapi juga pada keberlangsungan kelompok seni yang selama ini menjadi bagian dari upaya pelestarian.
“Pada prinsipnya, DPRD sangat mendukung kegiatan yang bertujuan menunjang pelestarian seni dan budaya daerah,” ujarnya, (06/11/2026)
Jamaludin mengatakan, pembinaan sanggar diperlukan agar aktivitas berkesenian tidak bergantung pada momentum tertentu. Tanpa dukungan yang berkesinambungan, kelompok seni berpotensi kesulitan mempertahankan kegiatan, mengembangkan kemampuan anggotanya, hingga melakukan regenerasi pelaku seni.
Ia juga mengingatkan bahwa pelestarian budaya membutuhkan proses panjang. Pengetahuan mengenai kesenian tradisional harus terus diwariskan, sementara generasi muda perlu diberikan kesempatan untuk mempelajari dan mengembangkan warisan tersebut.
“Sebenarnya, hal itu sangat diperlukan. Seni budaya Paser tidak hanya terdiri dari satu kelompok atau satu jenis kesenian. Ada beberapa sanggar yang perlu mendapatkan perhatian dan pembinaan,” katanya.
Meski demikian, Jamaludin memahami kondisi keuangan daerah saat ini menjadi salah satu tantangan dalam memperluas dukungan terhadap kegiatan kebudayaan. Keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menentukan prioritas program dan menyesuaikan kemampuan pembiayaan.
Namun, menurutnya, kondisi fiskal tersebut tidak semestinya membuat pembinaan sanggar seni kehilangan perhatian. Pemerintah perlu melihat kebutuhan kelompok seni yang ada dan merumuskan bentuk dukungan yang memungkinkan untuk dilakukan secara berkelanjutan.
“Namun, pelaksanaannya kembali kepada dua hal. Pertama, kemampuan keuangan daerah dengan kondisi anggaran seperti sekarang. Kedua, kesiapan pemerintah untuk memberikan dukungan kepada sanggar-sanggar seni yang ada,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat menempatkan pembinaan seni dan budaya sebagai bagian dari upaya menjaga identitas PPU. Dukungan tersebut tidak harus selalu diwujudkan melalui kegiatan berskala besar, tetapi juga dapat diarahkan pada pengembangan kapasitas pelaku seni, pendampingan, serta keberlangsungan aktivitas sanggar.
Dengan demikian, pelestarian budaya tidak hanya terlihat ketika festival berlangsung, tetapi benar-benar tumbuh dalam kehidupan masyarakat dan menjadi bagian dari proses pendidikan antargenerasi.
“Karena itu, kami mendorong agar sanggar-sanggar seni yang ada mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah sehingga kegiatan pelestarian budaya bisa terus berjalan,” pungkasnya. (ADV/DPRDPPU)


