Transparansi CSR Perusahaan Dipertanyakan, Irawan Minta Forum di PPU Direstrukturisasi

Foto: Anggota Komisi I DPRD PPU, Irawan. (Lexora.id)
Redaksi Lexora By Redaksi Lexora 102 Views
3 Min Read

Lexora.id, Penajam– Pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali mendapat sorotan DPRD. Struktur forum yang dinilai terlalu didominasi perusahaan dianggap perlu dievaluasi agar penyaluran dana dan program CSR lebih transparan serta berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Anggota Komisi I DPRD PPU dari Fraksi PKB, Irawan, mengusulkan agar forum CSR tidak lagi hanya dikendalikan oleh unsur perusahaan. Ia mendorong perubahan struktur melalui pola tripartit yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan perusahaan.

Menurutnya, keterlibatan tiga unsur tersebut penting untuk menciptakan keseimbangan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program CSR. Dengan begitu, perusahaan tidak menjadi satu-satunya pihak yang menentukan arah penggunaan tanggung jawab sosialnya.

“Memang masalah terbesarnya karena forum CSR ini diketuai oleh perusahaan, salah satu perusahaan,” kata Irawan, (06/11/2026).

Ia menilai, struktur kepemimpinan yang didominasi perusahaan berpotensi membatasi ruang pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengetahui secara menyeluruh pelaksanaan program CSR. Padahal, kontribusi perusahaan semestinya dapat diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan di wilayah tempat mereka menjalankan kegiatan usaha.

Irawan mengungkapkan, selama ini DPRD maupun pemerintah daerah masih menghadapi kesulitan ketika meminta keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan CSR dari perusahaan.

Persoalan transparansi tersebut menjadi penting karena CSR bukan sekadar program sosial perusahaan, melainkan juga instrumen kontribusi dunia usaha terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya.

“Ke depan, kita harapkan forum CSR itu melibatkan tripartit. Tripartit itu pemerintah, masyarakat atau perwakilan masyarakat, dan perusahaan. Selama ini kita agak kesusahan meminta transparansi dari perusahaan terkait masalah CSR,” ujarnya.

Melalui pola tripartit, Irawan berharap masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk menyampaikan kebutuhan yang selama ini belum terakomodasi dalam program pembangunan pemerintah. Sementara pemerintah daerah dapat membantu menyelaraskan kontribusi perusahaan dengan prioritas pembangunan dan persoalan yang dihadapi setiap wilayah.

Ia juga menilai keberadaan CSR semakin strategis di tengah keterbatasan kemampuan fiskal PPU. Ketika ruang anggaran pemerintah daerah semakin terbatas, dukungan perusahaan dapat menjadi salah satu sumber kontribusi untuk membantu pembangunan infrastruktur sosial maupun kebutuhan masyarakat lainnya.

Dalam keterangannya, Irawan turut menyinggung ketentuan alokasi CSR sebesar 2,5 persen dari keuntungan perusahaan. Namun, ia berharap besaran kontribusi tersebut tidak berhenti sebagai angka dalam pembahasan, melainkan disertai keterbukaan mengenai realisasi dan pemanfaatannya.

“Apalagi kondisi fiskal kita saat ini sangat terbatas. Oleh karena itu, kita berharap CSR bisa membantu mendukung pembangunan di daerah masing-masing,” katanya.

Irawan meminta pemerintah daerah tidak sekadar mempertahankan struktur forum yang sudah berjalan. Evaluasi menyeluruh diperlukan, terutama menyangkut komposisi kepengurusan, mekanisme pelaporan, keterbukaan informasi, serta ruang partisipasi masyarakat dalam menentukan program.

Ia menegaskan, restrukturisasi forum CSR perlu dilakukan agar pengelolaannya tidak menimbulkan kecurigaan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Ya, dirombaklah CSR itu. Harus melibatkan pemerintah dan masyarakat. Jangan ketuanya perusahaan saja. Jangan sampai kongkalikong terjadi di situ,” tegasnya.(ADV/DPRDPPU)