Lima Kursi Kepala OPD PPU Masih Kosong, Irawan Minta Bupati Segera Tentukan Pejabat Definitif

Foto: Anggota Komisi I DPRD PPU, Irawan. (Lexora.id)
Redaksi Lexora By Redaksi Lexora 102 Views
3 Min Read

Lexora.id, Penajam – Kekosongan lima jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi perhatian DPRD. Pemerintah daerah didesak segera menuntaskan proses pelantikan agar tidak berlarut-larut dan berpotensi menghambat efektivitas birokrasi maupun pelayanan publik.

Anggota Komisi I DPRD PPU dari Fraksi PKB, Irawan, menilai pengisian jabatan definitif sudah semestinya menjadi prioritas pemerintah daerah. Terlebih, seluruh tahapan seleksi terbuka atau open bidding disebut telah diselesaikan. Dengan demikian, keputusan akhir kini berada di tangan Bupati PPU.

“Prosesnya sudah selesai semua. Tinggal pelantikan, bupati menentukan siapa yang dipilih. Harus segera karena semakin cepat dilantik, semakin membantu pelayanan dan memberikan kepastian kepada masyarakat,” kata Irawan, (05/11/2026).

Menurutnya, keberadaan kepala OPD definitif bukan sekadar untuk melengkapi struktur organisasi pemerintahan. Jabatan tersebut memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan, program, dan kegiatan di masing-masing perangkat daerah berjalan sesuai target.

Kondisi organisasi yang terlalu lama dipimpin pejabat pelaksana tugas (Plt), lanjutnya, berpotensi membuat pengambilan keputusan tidak berjalan optimal. Sebab, terdapat batasan kewenangan yang harus diperhatikan oleh pejabat sementara, terutama dalam urusan strategis pemerintahan.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah kewenangan dalam pengelolaan anggaran. Irawan menilai keterbatasan kewenangan pejabat Plt dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan program apabila keputusan tertentu membutuhkan persetujuan pejabat definitif.

“Kalau masih Plt, kewenangannya tidak maksimal, apalagi berkaitan dengan pengguna anggaran,” ujarnya.

Ia mengingatkan, efektivitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya program kerja dan anggaran, tetapi juga kepastian kepemimpinan pada setiap perangkat daerah. Kepala OPD definitif dibutuhkan agar tanggung jawab pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih terarah dan tidak terhambat ketidakpastian struktural.

Karena itu, Irawan meminta Bupati PPU segera menentukan pejabat yang akan mengisi lima posisi tersebut. Menurutnya, setelah proses seleksi selesai, pemerintah daerah perlu memberikan kepastian agar organisasi perangkat daerah dapat bekerja dengan kepemimpinan yang jelas.

Ia juga berharap pengisian jabatan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan, kompetensi, dan kebutuhan organisasi. Dengan demikian, pelantikan tidak hanya menyelesaikan persoalan kekosongan jabatan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kinerja birokrasi di lingkungan Pemkab PPU.

“Kami mendorong pemerintah daerah segera mengambil keputusan agar lima posisi kepala OPD tersebut dapat diisi dan pelayanan publik tidak terkendala akibat ketidakpastian kepemimpinan organisasi,” pungkasnya. (ADV/DPRDPPU)