Lexora.id, Penajam– Rencana pengembalian Dana Bagi Hasil (DBH) melalui skema kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI dalam bentuk proyek pembangunan infrastruktur perlu dikaji secara menyeluruh. Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terburu-buru menerapkan mekanisme tersebut sebelum kepastian regulasinya benar-benar jelas.
Menurut Raup, kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah harus memiliki landasan hukum yang kuat. Kejelasan aturan diperlukan untuk memastikan setiap tahapan pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi administrasi maupun penggunaan anggaran.
Ia menilai, rencana skema pengembalian DBH melalui proyek atau program pembangunan masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Terutama mengenai mekanisme pinjam pakai, bentuk pengembalian, serta aturan yang menjadi dasar pelaksanaannya.
“Terkait rencana penggunaan skema pinjam pakai PT SMI dengan pengembalian dalam bentuk proyek atau program, hal tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut,” ujarnya, (08/11/2026).
Raup menegaskan, kebijakan pemerintah tidak cukup hanya berangkat dari kebutuhan pembangunan atau kesepakatan antarpihak. Setiap keputusan harus disertai aturan yang menjelaskan secara rinci bagaimana mekanisme dijalankan dan siapa yang bertanggung jawab dalam setiap tahapannya.
Menurutnya, kajian regulasi semestinya dilakukan sejak proses perencanaan. Pemerintah perlu memastikan aturan yang disusun mampu mengatur pembagian tanggung jawab, mekanisme pelaksanaan kegiatan, hingga sistem pertanggungjawaban.
Hal itu menjadi penting untuk menutup potensi celah dalam pengelolaan anggaran. Tanpa pengaturan yang memadai, kebijakan yang awalnya dimaksudkan untuk mempermudah pembangunan justru berisiko menimbulkan persoalan administrasi maupun penyimpangan.
“Dalam setiap produk kebijakan pemerintah, seharusnya sudah dilakukan analisis dan disusun regulasi yang mengatur mekanismenya. Tujuannya agar tidak terjadi kebocoran maupun penyimpangan, sehingga pelaksanaannya benar-benar untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Raup menyebut DPRD memiliki kepentingan untuk memastikan kebijakan yang berdampak terhadap daerah tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan. Karena itu, pembahasan skema bersama PT SMI perlu melibatkan pihak-pihak terkait agar seluruh aspek hukum dan teknis dapat dipastikan sebelum diterapkan.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak memaksakan pelaksanaan skema yang belum memiliki kepastian regulasi. Sebab, ketidakjelasan mekanisme dapat menjadi persoalan di kemudian hari, terutama ketika memasuki tahap pelaksanaan dan pemeriksaan pertanggungjawaban.
“Setiap kebijakan harus memiliki dasar hukum dan mekanisme yang jelas. Jangan sampai ada skema yang dijalankan tanpa landasan regulasi yang memadai,” tegasnya.
Raup berharap, apabila skema tersebut nantinya dinilai layak diterapkan, pemerintah dapat terlebih dahulu memastikan seluruh ketentuan pelaksanaannya tersusun secara transparan dan akuntabel.
Baginya, kemudahan memperoleh dukungan pembiayaan pembangunan tidak boleh mengabaikan kepastian hukum. Kebijakan yang diambil harus tetap melindungi kepentingan daerah dan masyarakat PPU.
“Setiap kebijakan yang diambil tidak hanya memberikan kemudahan dalam pelaksanaan program, tetapi juga menjamin transparansi, akuntabilitas dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat PPU,” tutupnya. (ADV/DPRDPPU)


