Lexora.id, Penajam– Persoalan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di kawasan Api-Api, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), tidak hanya menyangkut penentuan lokasi. Desain fasilitas tambatan kapal yang direncanakan dalam proyek tersebut juga menjadi perhatian DPRD, terutama terkait keselamatan kapal nelayan saat bersandar.
Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq Rahman, mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan karakteristik perairan dalam menyusun desain konstruksi. Menurutnya, fasilitas yang dibangun tanpa memperhitungkan kondisi pasang surut dan pergerakan kapal berpotensi menimbulkan persoalan ketika mulai dioperasikan.
Ishaq mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, fasilitas KNMP di Api-Api akan dilengkapi jembatan tambat yang menjorok ke arah laut. Sementara kapal nelayan direncanakan bersandar di sisi konstruksi tersebut.
Desain itu, menurutnya, perlu dicermati karena pergerakan air dapat memengaruhi posisi kapal. Ketika pasang tinggi disertai gelombang, kapal berpotensi bergerak dan berbenturan dengan tiang-tiang penyangga jembatan.
“Ketika terjadi pasang tinggi dan gelombang, kapal akan bergerak mengikuti kondisi air. Hal ini berpotensi menyebabkan badan kapal berbenturan dengan tiang-tiang jembatan,” ujarnya.
Ia menilai risiko tersebut tidak boleh dianggap sepele. Benturan yang terjadi secara berulang berpotensi merusak badan kapal maupun konstruksi fasilitas. Dampaknya bukan hanya mengganggu aktivitas nelayan, tetapi juga dapat meningkatkan kebutuhan biaya pemeliharaan.
Karena itu, Ishaq meminta pemerintah memastikan desain pembangunan benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan. Sejumlah aspek yang perlu diperhitungkan antara lain karakteristik perairan, pola pergerakan kapal, kondisi pasang surut, hingga aktivitas nelayan di sekitar kawasan.
Sebagai pembanding, ia kembali mengusulkan kawasan Sungai Tunan, tepatnya di wilayah Lombok, Kelurahan Waru, agar turut dipertimbangkan sebagai alternatif lokasi pembangunan KNMP.
Menurut Ishaq, posisi kawasan yang berada di dalam muara sungai berpotensi memberikan perlindungan lebih baik bagi kapal nelayan ketika bersandar. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi paparan langsung terhadap gelombang dari perairan terbuka.
“Berbeda apabila pembangunan dilakukan di kawasan Sungai Tunan. Posisi jembatan bisa lebih terlindungi, sehingga kapal nelayan tidak mudah berbenturan dengan konstruksi bangunan,” jelasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan fasilitas perikanan tidak semestinya hanya diukur dari penyelesaian pekerjaan fisik. Pemerintah juga perlu memperhitungkan ketahanan konstruksi, usia bangunan, kebutuhan pemeliharaan, serta potensi kerusakan dalam jangka panjang.
Apalagi, pembangunan tersebut menggunakan anggaran negara. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui fasilitas yang benar-benar berfungsi dan memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir.
Ishaq menegaskan, kritik yang disampaikannya bukan bertujuan menghambat pembangunan. Ia justru meminta agar pemerintah membuka ruang evaluasi sebelum proyek berjalan lebih jauh, sehingga persoalan teknis dapat diantisipasi sejak tahap perencanaan.
“Saya tidak pernah berniat menghambat pembangunan di PPU. Justru saya ingin pembangunan dilakukan dengan kajian yang lebih spesifik dan mendalam agar anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat,” tuturnya.
Ia berharap pemerintah tidak menunggu sampai fasilitas selesai dibangun untuk mengetahui adanya kekurangan desain. Evaluasi sejak awal dinilai lebih penting agar pembangunan KNMP tidak menyisakan persoalan keselamatan dan pemborosan biaya perbaikan di kemudian hari.
“Dengan begitu, potensi persoalan teknis dapat diantisipasi sejak tahap perencanaan, bukan menunggu fasilitas selesai dibangun dan kemudian bermasalah,” tutupnya.
(ADV/DPRDPPU)


