TPI Api-Api Belum Optimal, DPRD PPU Minta Lokasi Kampung Nelayan Dikaji Ulang

Foto: Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq Rahman. (Lexora.id)
Redaksi Lexora By Redaksi Lexora 108 Views
3 Min Read

Lexora.id, Penajam – Rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di kawasan Api-Api, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), memunculkan pertanyaan dari DPRD. Penentuan lokasi proyek tersebut dinilai perlu dikaji lebih mendalam, terutama karena kawasan yang sama telah memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang hingga kini belum berfungsi secara optimal.

Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq Rahman, mempertanyakan pertimbangan pemerintah daerah memilih Api-Api sebagai lokasi pembangunan. Ia khawatir pembangunan fasilitas baru justru mengulang persoalan lama apabila tidak didahului evaluasi terhadap infrastruktur yang sudah tersedia.

“Pertanyaannya, mengapa pemerintah daerah kembali mengarahkan pembangunan ke lokasi yang sama, sementara fasilitas yang pernah dibangun sebelumnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya? Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama,” ujarnya, (07/11/2026).

Menurut Ishaq, DPRD justru menerima aspirasi sejumlah nelayan yang mengusulkan kawasan Sungai Tunan, tepatnya di wilayah Lombok, Kelurahan Waru, sebagai alternatif lokasi pembangunan.

Kawasan tersebut dinilai memiliki pertimbangan teknis yang perlu diperhitungkan, khususnya terkait keamanan kapal nelayan saat bersandar. Lokasi di dalam muara sungai dianggap lebih terlindungi dibandingkan kawasan yang langsung berhadapan dengan perairan terbuka.

Usulan itu juga didukung adanya warga yang disebut bersedia menghibahkan lahan sekitar setengah hektare untuk kepentingan pembangunan fasilitas perikanan.

“Ada warga yang bersedia menghibahkan lahan sesuai kebutuhan. Karena itu, saya mempertanyakan mengapa usulan tersebut justru dialihkan ke Api-Api,” katanya.

Ishaq setidaknya mengidentifikasi tiga persoalan yang perlu dijawab pemerintah sebelum menetapkan lokasi KNMP. Pertama, keberadaan TPI lama di Api-Api yang belum beroperasi sebagaimana diharapkan. Kedua, status kepemilikan aset kawasan tersebut yang menurutnya berada di bawah pemerintah provinsi, bukan pemerintah kabupaten. Ketiga, adanya alternatif lahan di Sungai Tunan yang ditawarkan masyarakat.

Ketiga hal tersebut, kata dia, semestinya menjadi bagian dari kajian kelayakan. Pemerintah tidak cukup hanya mempertimbangkan ketersediaan lahan, tetapi juga perlu memastikan kesesuaian lokasi dengan kebutuhan nelayan, kejelasan status aset, serta kesiapan pengelolaan setelah fasilitas dibangun.

Sorotan itu semakin relevan di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang menghadapi tekanan. Ishaq mengingatkan, setiap alokasi anggaran harus menghasilkan manfaat yang jelas dan tidak berakhir pada pembangunan infrastruktur yang minim pemanfaatan.

“Jangan sampai kita membuang-buang uang rakyat. Apalagi kondisi fiskal daerah saat ini sedang mengalami tekanan dan pemerintah dituntut melakukan efisiensi anggaran,” tegasnya.

Ia menekankan, kritik terhadap penentuan lokasi bukan bentuk penolakan terhadap program KNMP. DPRD, menurutnya, justru ingin memastikan pembangunan tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat pesisir.

Sebab, keberhasilan proyek tidak semestinya hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik. Lebih jauh, fasilitas yang tersedia harus dapat digunakan, dikelola secara berkelanjutan, dan memberikan manfaat langsung bagi nelayan.

“Pembangunan harus dilakukan berdasarkan kajian yang matang, bukan sekadar mencoba sesuatu yang sebenarnya sudah pernah gagal,” pungkasnya.

(ADV/DPRDPPU)