Penentuan Lokasi KNMP Dinilai Minim Koordinasi, Ishaq Rahman Soroti DPRD Tak Dilibatkan

Foto: Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq Rahman. (Lexora.id)
Redaksi Lexora By Redaksi Lexora 151 Views
3 Min Read

Lexora.id, Penajam – Polemik penentuan lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) turut membuka persoalan koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD. Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq Rahman, menilai proses perencanaan program tersebut belum melibatkan seluruh pihak yang memiliki kepentingan dan pemahaman terhadap kebutuhan nelayan.

Menurut Ishaq, penentuan lokasi fasilitas perikanan seharusnya tidak hanya menjadi pembahasan organisasi perangkat daerah (OPD) bersama pihak pengusul. DPRD sebagai lembaga yang mewakili masyarakat juga perlu mendapat ruang untuk menyampaikan pandangan, terutama ketika kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan warga pesisir.

Ia melihat komunikasi antara OPD, pihak pengusul, pemilik lahan, dan DPRD belum berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi itu dikhawatirkan membuat aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya masuk dalam pertimbangan sebelum keputusan diambil.

“Banyak kebijakan yang sekarang dilakukan pemerintah daerah tanpa meminta pendapat DPRD. Pemerintah berjalan sendiri, padahal seharusnya ada koordinasi dan pembahasan bersama,” ujarnya.

Ishaq menilai, perbedaan pandangan mengenai lokasi KNMP semestinya dapat dibicarakan sejak awal apabila seluruh pihak duduk bersama. Dengan begitu, keputusan tidak hanya mempertimbangkan kesiapan pembangunan, tetapi juga kebutuhan nelayan dan kelayakan kawasan dalam jangka panjang.

Ia menyebut, forum pembahasan idealnya melibatkan pemilik lahan, pihak pengusul, Dinas Perikanan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), serta DPRD.

Melalui forum tersebut, berbagai aspek dapat dibahas secara terbuka, mulai dari kelayakan lokasi, kebutuhan fasilitas, hingga pola pengelolaan setelah pembangunan selesai.

“Jika pemilik lahan, pihak pengusul, Dinas Perikanan, Bapelitbang, serta DPRD duduk bersama, saya kira persoalan penentuan lokasi pembangunan tidak akan terjadi seperti sekarang,” katanya.

Lebih jauh, Ishaq menegaskan bahwa persoalan nelayan bukan hal yang baru ia cermati. Ia mengaku telah turun langsung mendengarkan keluhan masyarakat pesisir sejak dua tahun sebelum dirinya menjadi anggota DPRD.

Salah satu persoalan yang berulang kali disampaikan adalah ketidakpastian harga hasil tangkapan. Menurutnya, nelayan kerap berada pada posisi tawar yang lemah ketika menjual ikan kepada pembeli.

Setelah hasil tangkapan dibawa dari kapal ke darat, nelayan disebut belum selalu memperoleh kepastian nilai jual. Bahkan, ia menyoroti kondisi ketika nelayan harus menunggu hingga satu atau dua minggu untuk mengetahui harga hasil tangkapannya.

“Bagaimana nelayan bisa sejahtera kalau mereka harus menunggu satu hingga dua minggu untuk mengetahui berapa harga hasil tangkapannya?” ucapnya.

Persoalan tersebut, menurut Ishaq, menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas perikanan perlu diikuti pemahaman yang utuh terhadap persoalan ekonomi nelayan. Infrastruktur saja tidak cukup apabila persoalan mendasar seperti kepastian harga dan posisi tawar nelayan belum mendapat perhatian.

Karena itu, ia berharap pemerintah daerah memperbaiki komunikasi dan koordinasi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan. Pelibatan DPRD, kata dia, bukan untuk mengambil alih kewenangan eksekutif, melainkan memastikan kebijakan yang disusun tidak mengabaikan aspirasi masyarakat.

“Pembangunan KNMP harus menjadi momentum memperkuat koordinasi antarlembaga agar fasilitas yang dibangun benar-benar menjawab persoalan nelayan di PPU,” pungkasnya.

(ADV/DPRDPPU)