Raup Muin Sebut Anggaran KONI PPU Rp5,7 Miliar Cukup, Pengelolaan Jadi Kunci

Foto: Ketua DPRD PPU, Raup Muin. (Lexora.id)
Redaksi Lexora By Redaksi Lexora 103 Views
3 Min Read

Lexora.id, Penajam– Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, menilai alokasi anggaran sekitar Rp5,7 miliar untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) PPU dapat mencukupi kebutuhan organisasi dan atlet. Namun, besarnya anggaran tersebut harus diimbangi dengan pengelolaan yang efektif dan berorientasi pada kebutuhan prioritas.

Menurut Raup, anggaran yang tersedia tidak bisa dinilai hanya dari nominalnya. Hal yang lebih penting adalah kemampuan pengelola KONI dalam menyusun program dan mengatur penggunaan dana agar benar-benar mendukung aktivitas olahraga di daerah.

Ia mengaku memiliki pengalaman mengelola KONI PPU dengan anggaran sekitar Rp3 miliar. Saat itu, sejumlah kegiatan olahraga tetap dapat berjalan, termasuk pemenuhan kebutuhan training center.

“Kalau berbicara mengenai anggaran, menurut saya bukan berarti anggaran yang tersedia tidak cukup. Saya pernah menjadi Ketua KONI dan saat itu mengelola anggaran sekitar Rp3 miliar. Dengan anggaran tersebut, kegiatan masih bisa berjalan, termasuk untuk kebutuhan training center,” ujarnya, (07/11/2026).

Raup menjelaskan, alokasi sekitar Rp5,7 miliar tersebut merupakan hasil pembahasan dalam perubahan anggaran. Sebelum mencapai kesepakatan, usulan kebutuhan dana dari KONI sempat berada di angka puluhan miliar rupiah.

Namun, DPRD bersama tim teknis meminta agar usulan tersebut dihitung kembali dengan mempertimbangkan kebutuhan riil serta kemampuan keuangan daerah. Penghitungan dilakukan dengan melihat sejumlah komponen, seperti jenis kegiatan, durasi pelaksanaan, jumlah atlet, hingga kebutuhan pendukung lainnya.

“Angka tersebut bukan muncul begitu saja, tetapi melalui perhitungan normatif berdasarkan kebutuhan,” jelasnya.

Di tengah tekanan fiskal daerah, Raup mengingatkan bahwa alokasi anggaran harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah. Sebab, PPU juga memiliki berbagai kebutuhan lain yang harus dipenuhi, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pelayanan publik.

Konsekuensinya, organisasi penerima anggaran perlu menyesuaikan rencana kerja dengan dana yang telah disepakati. Penggunaan anggaran pun harus disusun berdasarkan skala prioritas agar tidak terserap untuk kebutuhan yang kurang mendesak.

Meski demikian, ia tidak mengabaikan keluhan sejumlah pengurus cabang olahraga terkait keterbatasan perlengkapan atlet, termasuk pakaian tanding. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dicermati dalam pelaksanaan anggaran, terutama untuk memastikan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan kegiatan olahraga tetap terpenuhi.

“Kita memahami bahwa tidak semua kebutuhan bisa diakomodasi dengan kondisi fiskal saat ini. Karena itu, anggaran yang sudah tersedia harus dimanfaatkan secara optimal,” tegasnya.

Raup berharap pengelolaan dana KONI tidak hanya berorientasi pada kelancaran administrasi organisasi, tetapi juga menghasilkan dukungan nyata bagi atlet. Dengan penentuan prioritas yang tepat, anggaran yang tersedia diharapkan mampu menunjang pembinaan dan pelaksanaan kegiatan olahraga di PPU.

“Kecukupan anggaran tidak cukup diukur dari angka yang dialokasikan. Efektivitas penggunaan dana dan manfaatnya bagi atlet menjadi hal yang perlu dibuktikan melalui pelaksanaan program,” tutupnya. (ADV/DPRDPPU)