DPRD PPU Siapkan Pemantauan Atlet Porprov, Soroti Transportasi hingga Fasilitas Pertandingan

Foto: Sekretaris Komisi II DPRD PPU, Jamaludin. (Lexora.id)
Redaksi Lexora By Redaksi Lexora 107 Views
4 Min Read

Lexora.id, Penajam– Kesiapan atlet Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tidak hanya bergantung pada intensitas latihan dan kemampuan bertanding. Dukungan fasilitas, transportasi, akomodasi, hingga pelayanan kesehatan juga menjadi faktor penting yang harus dipastikan pemerintah agar kontingen dapat mengikuti kompetisi dengan aman dan nyaman.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Sekretaris Komisi II DPRD PPU, Jamaludin. Ia mengingatkan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi agar tidak mengulangi sejumlah persoalan yang pernah terjadi dalam penyelenggaraan Porprov sebelumnya.

Menurutnya, pemerintah provinsi sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan harus memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan terpenuhi. Sementara pemerintah kabupaten juga memiliki tanggung jawab memperhatikan kondisi kontingen yang mewakili daerah.

“Kita ini hanya sebagai peserta dan pelaksanaan kegiatan merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi. Tentu kita berharap kejadian yang pernah terjadi sebelumnya tidak terulang lagi. Pemerintah provinsi harus lebih bertanggung jawab,” ujarnya, (05/11/2026)

Jamaludin menilai, pengalaman pada pelaksanaan sebelumnya seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki penyelenggaraan berikutnya. Salah satu persoalan yang disorot adalah transportasi atlet, termasuk informasi mengenai kondisi bus yang pernah digunakan dan disebut tidak layak.

Baginya, transportasi bukan sekadar fasilitas pendukung, melainkan menyangkut keselamatan serta kenyamanan atlet selama mengikuti pertandingan. Pemerintah harus memastikan kendaraan yang digunakan memenuhi standar kelayakan sehingga tidak menambah beban fisik atlet sebelum maupun sesudah bertanding.

Di tingkat daerah, ia juga meminta Pemkab PPU tidak mengabaikan kebutuhan kontingen dengan alasan keterbatasan anggaran. Efisiensi belanja memang perlu dilakukan, tetapi kebutuhan mendasar atlet tetap harus menjadi prioritas.

Jamaludin turut menyoroti keterbatasan perlengkapan pertandingan dan sarana prasarana pada sejumlah cabang olahraga (cabor). Dalam kondisi anggaran yang terbatas, beberapa kebutuhan pertandingan disebut masih harus dipenuhi secara mandiri oleh masing-masing cabang olahraga.

Salah satu yang menjadi contoh adalah voli pantai, yang menurutnya belum didukung sarana dan prasarana secara memadai.

“Perlengkapan pertandingan, misalnya, harus disiapkan sendiri oleh masing-masing cabang olahraga. Sementara itu, kebutuhan kontingen dari daerah sudah disiapkan dan memang telah dianggarkan pemerintah,” katanya.

Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena kesiapan atlet tidak cukup hanya dibangun melalui latihan rutin. Ketersediaan perlengkapan dan fasilitas pertandingan turut menentukan kemampuan atlet menunjukkan performa terbaiknya.

Selain fasilitas dan transportasi, Jamaludin menekankan pentingnya pelayanan kesehatan selama kompetisi berlangsung. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan tersebut diharapkan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kebutuhan medis kontingen tersedia.

Untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan, DPRD PPU berencana mengusulkan pemantauan langsung terhadap kontingen melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus) bersama pimpinan dewan.

Langkah tersebut dimaksudkan agar DPRD tidak hanya menerima laporan mengenai kesiapan atlet, tetapi juga dapat melihat langsung bagaimana fasilitas, akomodasi, dan pelayanan yang diberikan kepada mereka.

“Kami ingin melihat sejauh mana atlet kita diperlakukan, bagaimana penempatannya, serta bagaimana fasilitas dan kebutuhan mereka selama mengikuti pertandingan,” jelasnya.

Jamaludin berharap DPRD memperoleh kesempatan melakukan pemantauan selama satu hingga dua hari. Melalui kunjungan tersebut, kondisi atlet, kelayakan tempat tinggal, transportasi, hingga pelayanan selama pertandingan dapat diketahui secara langsung.

Menurutnya, atlet yang membawa nama daerah harus mendapatkan dukungan dan perlakuan yang layak. Jangan sampai mereka harus menghadapi persoalan fasilitas justru ketika sedang berjuang meraih prestasi untuk PPU.

“Jangan sampai ada atlet yang terlantar atau tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya,” tegasnya. (ADV/DPRDPPU)