Lexora.id, PENAJAM – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memastikan tidak melepas pengawasan terhadap penggunaan anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Selain memantau pelaksanaan kegiatan olahraga, legislatif juga akan mengevaluasi pemanfaatan anggaran untuk memastikan dana yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.
Ketua DPRD PPU, Raup Muin, mengatakan pengawasan tersebut merupakan bagian dari fungsi kelembagaan DPRD. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengawasan legislatif harus tetap berjalan sesuai batas kewenangan dan tidak mengambil alih tanggung jawab teknis pelaksana kegiatan.
Menurut Raup, penggunaan anggaran pemerintah memiliki mekanisme pertanggungjawaban tersendiri. Setiap pengeluaran harus disertai laporan yang nantinya dapat diperiksa oleh instansi pemerintah berwenang, termasuk melalui proses audit.
“Terkait pengawasan penggunaan anggaran KONI, tentu ada mekanisme pertanggungjawaban yang harus dijalankan. Ada laporan pertanggungjawaban dan mekanisme pemeriksaan oleh pihak pemerintah yang berwenang melakukan audit,” ujarnya, (07/11/2026).
Ia menjelaskan, DPRD memiliki tanggung jawab mengawasi anggaran yang telah disetujui. Namun, pelaksanaan teknis, termasuk proses pembelanjaan dan pengelolaan dana kegiatan, tetap menjadi tanggung jawab tim pelaksana.
“Kami juga harus memahami batas kewenangan masing-masing. Secara teknis, pihak yang membelanjakan anggaran adalah tim teknis pelaksana kegiatan,” jelasnya.
Raup menilai evaluasi penggunaan anggaran akan lebih komprehensif apabila dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai. Pada tahap tersebut, DPRD dapat melihat perbandingan antara rencana anggaran, realisasi belanja, serta kebutuhan yang benar-benar muncul selama pelaksanaan.
Sementara kegiatan belum berjalan, menurutnya, ruang untuk menilai realisasi penggunaan anggaran masih terbatas. Meski begitu, DPRD tetap membuka ruang pemantauan terhadap persiapan hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Raup juga menyampaikan bahwa sejumlah anggota DPRD memiliki keterlibatan dalam kepengurusan cabang olahraga. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat memperkuat dukungan terhadap perkembangan olahraga daerah, dengan tetap memperhatikan batas antara peran pribadi dan fungsi kelembagaan DPRD.
Ia menyebut sejumlah anggota legislatif telah menyiapkan diri untuk hadir saat pembukaan kegiatan. Kehadiran tersebut tidak hanya untuk memantau kondisi atlet, tetapi juga memberikan dukungan moral kepada para peserta.
“DPRD sudah menyiapkan diri untuk turun bersama-sama melihat kondisi atlet sekaligus memberikan dukungan dan semangat,” ungkapnya.
Raup berharap seluruh agenda KONI dapat berlangsung sesuai rencana. Namun, dukungan anggaran dari pemerintah daerah juga harus diikuti pengelolaan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada hasil.
Baginya, pertanggungjawaban anggaran tidak semestinya berhenti pada kelengkapan dokumen administrasi. Dana yang digunakan juga harus memberikan manfaat bagi pembinaan atlet dan kemajuan olahraga di PPU.
“Kami berharap penggunaan anggaran tidak hanya memenuhi aspek administrasi, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pembinaan dan perkembangan olahraga di Kabupaten PPU,” tutupnya.
(ADV/DPRDPPU)


