Lexora.id, Penajam– Kebijakan penggantian sejumlah nama jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menuai kritik dari DPRD. Perubahan yang dilakukan tanpa pelibatan masyarakat secara memadai dinilai bukan hanya mengabaikan sejarah lokal, tetapi juga berpotensi menghapus identitas yang telah melekat dalam kehidupan warga selama bertahun-tahun.
Sekretaris Komisi II DPRD PPU, Jamaludin, menyayangkan perubahan nama jalan yang sebelumnya telah dikenal masyarakat secara turun-temurun. Ia menilai, pemerintah daerah semestinya tidak memandang nama jalan sebatas urusan administrasi atau penataan wilayah.
Di balik sebuah nama jalan, terdapat ingatan kolektif, sejarah, dan identitas masyarakat yang tumbuh bersama perkembangan suatu kawasan. Karena itu, perubahan nama seharusnya didahului komunikasi dan kesepakatan dengan warga yang selama ini menggunakan nama tersebut.
Salah satu yang menjadi sorotannya adalah perubahan nama Jalan Pondok Maryam di Kelurahan Saloloang. Jalan yang membentang dari simpang Chevron atau PHKT, yang kini menjadi Pertamina, menuju RT 3 Pejala di perbatasan Saloloang dan Pejala tersebut, disebut telah lama dikenal dengan nama aslinya.
Namun, nama Pondok Maryam kemudian berubah menjadi Jalan Pariwisata. Jamaludin menilai perubahan itu semestinya tidak dilakukan tanpa terlebih dahulu mendengar pandangan masyarakat setempat.
“Seharusnya, sebelum mengganti nama jalan, masyarakat dipanggil dan diajak duduk bersama terlebih dahulu. Sebab, nama jalan yang sudah ada memiliki sejarah,” ujarnya, (05/11/2026)
Persoalan tersebut, menurut Jamaludin, tidak berhenti pada hilangnya identitas historis. Perubahan nama jalan juga berpotensi menimbulkan persoalan praktis bagi warga, terutama mereka yang telah menggunakan nama lama dalam dokumen kependudukan.
Ketika alamat yang tercantum dalam KTP atau dokumen lainnya berbeda dengan nama jalan yang baru, masyarakat berpotensi menghadapi kebingungan saat mengurus administrasi maupun menerima layanan.
Hal serupa juga dapat terjadi dalam aktivitas pengiriman barang. Kurir atau masyarakat dari luar daerah yang mencari alamat berdasarkan nama jalan lama bisa kesulitan menemukan lokasi apabila tidak mengetahui adanya perubahan.
“Misalnya, ada pengiriman barang dengan alamat Jalan Pondok Maryam. Ketika dicari, ternyata nama jalan itu sudah berubah menjadi Jalan Pariwisata. Akibatnya, orang bisa kebingungan mencari lokasi yang dimaksud,” katanya.
Selain Jalan Pondok Maryam, Jamaludin menyebut Jalan Tambak Tua di RT 5 Kelurahan Saloloang juga mengalami perubahan menjadi Jalan Pariwisata.
Ia menilai, nama-nama tersebut bukan sekadar sebutan yang muncul tanpa alasan. Penggunaannya telah berlangsung lama dan menjadi bagian dari pengetahuan masyarakat mengenai wilayah tempat mereka tinggal.
Jamaludin juga menyinggung Jalan Manunggal sebagai contoh nama jalan yang memiliki latar belakang sejarah. Jalan tersebut berkaitan dengan pembangunan melalui program ABRI Masuk Desa (AMD), sehingga memiliki nilai historis yang patut diperhatikan.
Menurutnya, penataan nama jalan seharusnya tidak mengabaikan dimensi sejarah tersebut. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan aspirasi masyarakat, rekam jejak penamaan, serta dampak administratif sebelum menetapkan perubahan.
Ia mendorong dinas terkait membuka ruang dialog dengan warga agar kebijakan penamaan jalan tidak justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Saya sendiri lebih cenderung mempertahankan nama yang sudah ada karena memiliki nilai historis dan sudah dikenal masyarakat secara turun-temurun,” pungkasnya. (ADV/DPRDPPU)


