Bahasa Paser Terancam Tergerus Perkembangan IKN, DPRD PPU Soroti Minimnya Tenaga Pengajar

Foto: Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam pelestarian Bahasa Paser melalui penerbutan buku muatan lokal Basa Taka. (Lexora.id)
Redaksi Lexora By Redaksi Lexora 99 Views
3 Min Read

Lexora.id, Penajam– Perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa perubahan besar bagi kawasan Penajam Paser Utara (PPU). Namun, di tengah arus pembangunan dan perubahan sosial tersebut, pelestarian identitas budaya lokal menjadi pekerjaan yang tidak boleh diabaikan. Salah satunya adalah menjaga keberlangsungan bahasa Paser yang masih menghadapi persoalan keterbatasan tenaga pengajar.

Sekretaris Komisi II DPRD PPU, Jamaludin, menilai pelestarian bahasa daerah membutuhkan perhatian lebih serius, terutama melalui dunia pendidikan. Menurutnya, bahasa Paser bukan sekadar alat komunikasi, melainkan bagian dari identitas dan warisan budaya masyarakat yang perlu diwariskan kepada generasi berikutnya.

Ia mengatakan, pemerintah sebenarnya telah mengambil sejumlah langkah untuk menjaga keberadaan bahasa Paser. Bahasa daerah tersebut sudah dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dan didukung ketersediaan buku pembelajaran. Pelestarian seni dan budaya juga terus dilakukan melalui berbagai kegiatan, termasuk Festival Nondoi yang digelar setiap tahun.

“Pelestarian bahasa daerah harus terus dilakukan. Salah satu contohnya, bahasa Paser sudah masuk dalam kurikulum pendidikan dan sudah tersedia bukunya. Seni dan budaya Paser juga dikembangkan melalui berbagai kegiatan, termasuk Nondoi yang dilaksanakan setiap tahun,” ujarnya, (05/11/2026)

Namun, menurut Jamaludin, keberadaan kurikulum dan buku pembelajaran belum otomatis menjamin bahasa Paser dapat diajarkan secara optimal di sekolah. Persoalan mendasar justru terletak pada ketersediaan tenaga pendidik yang benar-benar menguasai bahasa tersebut.

Ia mengakui, keterbatasan guru yang fasih berbahasa Paser pernah menjadi pembahasan di Komisi II DPRD PPU. Kondisi ini perlu mendapat perhatian karena pembelajaran bahasa daerah tidak cukup hanya mengandalkan materi tertulis, tetapi juga membutuhkan pengajar yang memahami penggunaan bahasa dan konteks kebudayaannya.

Jamaludin mendorong agar pemerintah membuka peluang bagi generasi muda, khususnya putra-putri daerah Paser, untuk mendalami bahasa lokal melalui pendidikan formal. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi investasi jangka panjang dalam menyiapkan tenaga pengajar yang memiliki kompetensi sekaligus pemahaman terhadap akar budaya daerahnya.

“Waktu itu kami mendorong agar putra-putra Paser, khususnya masyarakat Paser sendiri, ada yang mendalami bahasa daerah tersebut melalui pendidikan sehingga nantinya bisa menjadi guru bahasa Paser di sekolah,” katanya.

Menurutnya, tantangan pelestarian bahasa daerah semakin relevan di tengah perkembangan IKN yang membawa mobilitas penduduk, interaksi budaya, dan perubahan kehidupan masyarakat. Tanpa upaya pewarisan yang konsisten, bahasa lokal berisiko semakin jarang digunakan, terutama oleh generasi muda.

Karena itu, ia menilai pelestarian bahasa Paser tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial maupun pencantuman dalam kurikulum. Pemerintah perlu memastikan tersedianya tenaga pendidik, kesinambungan pembelajaran, serta ruang penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan masyarakat.

Jamaludin mengingatkan, PPU memiliki kekayaan budaya yang seharusnya menjadi kekuatan daerah di tengah perubahan yang berlangsung. Jangan sampai masyarakat justru kehilangan warisan budayanya sendiri ketika daerah semakin berkembang.

“Jangan sampai kita seperti ayam mati di lumbung padi. Artinya, kita memiliki kekayaan budaya sendiri, tetapi justru tidak mampu menjaga dan mengembangkannya,” pungkasnya.(ADV/DPRDPPU)