PPU Tetapkan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi, Antisipasi Kekeringan dan Karhutla

lexora.id By lexora.id 1 View
3 Min Read

Lexora.id, Penajam – Periode hari tanpa hujan yang relatif panjang serta meningkatnya intensitas kebakaran hutan, lahan, dan permukiman menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Mengantisipasi risiko bencana selama musim kemarau, pemerintah daerah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi tahun 2026.

Sekretaris Daerah PPU Tohar menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat koordinasi pelaksanaan Surat Keputusan (SK) Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kantor Bupati PPU, Rabu, 12 Agustus 2026.

Tohar mengatakan penetapan status siaga darurat mempertimbangkan sejumlah indikator kebencanaan, termasuk informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai kondisi hari tanpa hujan. Pemerintah daerah perlu mengantisipasi potensi bencana dengan memperkuat kesiapan personel dan sarana penanggulangan bencana.

“Tujuan kita bukan menihilkan terjadinya bencana, tetapi melakukan berbagai tindakan agar dampak yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Ini hakikat dari kesiapsiagaan dan penanganan bencana,” jelasnya.

Tohar meminta seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, TNI/Polri, hingga perusahaan yang beroperasi di wilayah PPU melakukan pemeriksaan terhadap peralatan penanggulangan bencana. Seluruh perlengkapan harus dipastikan berfungsi sebelum sewaktu-waktu dibutuhkan dalam operasi penanganan bencana.

“Betapapun kecilnya peralatan yang kita miliki, harus dipastikan siap digunakan sewaktu-waktu ketika operasi penanganan bencana harus dilaksanakan,” tegasnya.

Selain kesiapan sarana dan prasarana, Tohar menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor. Ia menginginkan mekanisme komunikasi antarinstansi dibangun sejak dini untuk menghindari hambatan dalam pengerahan personel maupun sumber daya ketika bencana terjadi.

“Ketika perintah datang, siapa saja yang memiliki kewenangan dan keterlibatan harus sudah memahami tugasnya. Karena itu, komunikasi dan chemistry antar-personel menjadi penting,” tambahnya.

Penguatan pusat komando dan pengelolaan data kebencanaan juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Setiap instansi yang terlibat dalam penanggulangan bencana diminta melengkapi basis data personel beserta kontak yang dapat dihubungi sewaktu-waktu.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU Nurlaila mengatakan penetapan status siaga darurat mengacu pada regulasi serta hasil identifikasi terhadap sejumlah indikator kebencanaan. Status tersebut memberikan kemudahan akses dalam mobilisasi personel, peralatan, dan logistik dari pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat.

Menurut Nurlaila, penanggulangan bencana membutuhkan keterlibatan pemerintah di berbagai tingkatan, mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota. Dalam mekanisme tersebut, BPBD menjalankan fungsi koordinasi, komando, serta pelaksanaan penanganan bencana di lapangan.

Menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), BPBD PPU akan memperkuat langkah mitigasi melalui pencegahan, sosialisasi, edukasi, hingga simulasi penanganan bencana bersama instansi terkait.

Nurlaila memastikan perkembangan kondisi di lapangan akan terus dipantau dan dievaluasi. Pemerintah daerah membuka kemungkinan peningkatan status kebencanaan apabila terjadi eskalasi ancaman berdasarkan parameter dan ketentuan yang berlaku.

“Status siaga darurat ini dipilih karena berdasarkan parameter dan indikator yang ada, kita telah mengidentifikasi adanya ancaman, potensi kejadian, risiko, serta dampak yang kemungkinan ditimbulkan,” jelasnya.

[RZL]


*Ikuti perkembangan isu terkini, informasi faktual, dan beragam perspektif bersama Lexora.id. Terhubung dengan kami melalui kanal resmi media sosial Lexora untuk mendapatkan informasi terbaru.