Lexora.id, PPU – Krisis solar subsidi di SPBU KM 9, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yang sudah terjadi sejak 29 Juli 2025, belum juga terselesaikan. Kondisi ini memicu ratusan sopir truk mendatangi Kantor Bupati PPU pada Rabu (6/8/2025) untuk menyampaikan langsung protes mereka.
Sekretaris Daerah PPU, Tohar, mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk mencari solusi. Ia menegaskan, distribusi BBM subsidi adalah tanggung jawab bersama pemerintah dan Pertamina.
“Kekurangan pasokan harus segera ditangani. Kami sudah komunikasikan ke Pertamina, ini harus kita respon bersama,” ujarnya.
Menurut Tohar, Pertamina menjanjikan penyelesaian administrasi hari ini dan pendistribusian solar ke SPBU KM 9 dalam dua hari ke depan.
“Maka penting melakukan pengawasan ketat agar BBM subsidi tepat sasaran, termasuk koordinasi dengan kepolisian untuk mencegah kecurangan,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan sopir truk asal Desa Giri Mukti, Musfar Efendi, mengungkapkan, sejak kelangkaan terjadi, tidak ada penjelasan resmi dari Pertamina. Akibatnya, sopir terpaksa membeli solar dari pengecer dengan harga jauh lebih mahal.
“Kalau beli eceran, keuntungan kami hampir tidak ada, bahkan kadang tidak cukup untuk dibawa pulang,” pungkasnya. (*/NBH)
