Lexora.id – Alih-alih sebagai tempat buangan, perpustakaan kini dituntut menjadi ruang strategis untuk inovasi dan pembangunan sumber daya manusia. Begitulah pesan tegas yang disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Adin Bondar, ketika menerima dua kepala dinas perpustakaan daerah yang baru dilantik, masing-masing dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat dan Provinsi Jambi.
Audiensi berlangsung di Gedung Perpusnas Salemba, Jakarta, Rabu (2/7/2025), menjadi momen reflektif sekaligus ajakan konkret untuk memperkuat posisi perpustakaan dalam lanskap kebijakan publik di daerah.
“Pendidikan seumur hidup itu ada di perpustakaan. Maka kita harus menyadarkan semua pihak bahwa perpustakaan bukan buangan, tetapi justru tempat strategis membangun sumber daya manusia,” ujar Adin di hadapan para tamu.
Ia mengingatkan pentingnya peran kepala dinas dalam mengubah persepsi lama. Menurutnya, perpustakaan mengemban fungsi literasi sepanjang hayat, tidak terbatas usia seperti sistem pendidikan formal. Karena itu, pendekatannya harus lebih inklusif, berani, dan inovatif.
Salah satu contoh sukses yang disoroti adalah program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Program tersebut, kata Adin, telah menarik perhatian internasional, khususnya dari negara-negara anggota Colombo Plan—organisasi regional Asia-Pasifik yang fokus pada pengembangan sosial dan ekonomi.
“Program TPBIS sudah banyak hasilnya dan menjadi program yang mudah ditiru oleh negara-negara kelompok Colombo Plan. Sudah dua tahun ini mereka menjadikan program kita sebagai model,” jelasnya.
Namun, di balik pencapaian tersebut, tantangan klasik tetap membayangi: anggaran. Diskusi audiensi pun menyinggung keterbatasan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2026. Adin menyampaikan bahwa Perpusnas akan tetap mengupayakan dukungan fiskal dari pemerintah pusat, seraya menekankan perlunya pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan.
Salah satu solusi yang mulai dirintis adalah optimalisasi program Relawan Literasi Masyarakat (Relima), termasuk melalui penguatan administratif berupa sertifikat dan nomor induk resmi.
“Kami ingin memastikan para pegiat literasi ini mendapat pengakuan yang layak, bukan hanya secara moral, tapi juga secara administratif,” imbuhnya.
Dari pihak daerah, Kepala Dinas Perpustakaan Sijunjung, Edwin Suprayogi, menyatakan kunjungannya bertujuan menggali arahan terkait program-program nasional Perpusnas, mulai dari TPBIS, bantuan mobil dan motor keliling, hingga akreditasi perpustakaan.
“Dari diskusi ini, kami akan menindaklanjuti pengajuan bantuan mobil dan motor keliling. Tentunya, kami sampai menyimpulkan, hal-hal yang tidak dikerjakan oleh dinas lain, justru bisa dikerjakan oleh perpustakaan,” katanya.
Ia juga menyebutkan bahwa Kabupaten Sijunjung telah mendapat alokasi DAK fisik untuk perluasan gedung perpustakaan, meskipun masih terkendala pelaksanaan karena efisiensi anggaran. Meski begitu, komitmen tetap dipupuk untuk menjadikan literasi sebagai salah satu pendekatan dalam menjawab isu-isu strategis daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Jambi, Tema Wisman, menegaskan kesiapan pemerintahannya untuk mereplikasi TPBIS ke desa-desa yang memiliki kesiapan infrastruktur dan SDM. Ia juga menyinggung kebijakan literasi yang diterapkan Pemprov Jambi sebagai bentuk respons terhadap maraknya judi daring di kalangan pelajar.
“Kami batasi penggunaan ponsel selama jam sekolah, lalu kami arahkan untuk menghabiskan waktu di perpustakaan. Kami ingin menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan literasi yang hidup, bukan sekadar ruang sunyi,” pungkasnya.
Langkah-langkah ini menandai transformasi nyata: bahwa perpustakaan tak lagi sekadar institusi pelengkap, melainkan pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, mandiri, dan beradab.
