Lexora.id – Kota Balikpapan hidup dengan denyut krisis air. Bukan hanya karena pasokan yang tak cukup atau curah hujan yang kian tak menentu, melainkan juga karena sejarah panjang dan kerumitan politik tata kelola air. Di tengah kompleksitas itu, muncul aktor-aktor nonformal yang menjadi penyambung hidup ribuan warga. Mereka bukan pegawai PDAM, bukan pula aparat negara. Mereka adalah para pengusaha kecil, pengepul air, pengantar tandon—figur seperti Pak Jabil—yang dalam diam menambal lubang tanggung jawab negara.
Dalam kajian antropolog Muhammad Althaf Nandiati Yusfid, bertajuk Infrastructure from Below: Mediasi dan Politik Pembangunan Infrastruktur Air di Kota Balikpapan (Antropologi Indonesia, Vol. 46 No. 1, 2025), Balikpapan digambarkan sebagai kota yang secara geografis dan historis memang sulit memiliki sistem suplai air yang menyeluruh. Air selalu menjadi soal “yang harus diupayakan”, bukan hal yang bisa diterima begitu saja oleh warga kota. Bahkan sebelum hadirnya megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN), defisit air telah membayangi kota ini selama puluhan tahun.
Menurut data PDAM Tirta Manuntung, pada 2024 Balikpapan mengalami defisit sekitar 907 liter per detik. Kapasitas produksi air sebesar 1.500 liter per detik tak cukup untuk melayani 760 ribu jiwa penduduk. Waduk Teritip yang mulai beroperasi pada 2016 memang telah dibangun, tetapi status kepemilikannya berada di tangan Kementerian PUPR. Begitu pula Bendungan Sepaku Semoi, yang 80 persen airnya dialokasikan untuk kebutuhan IKN, menyisakan 500 liter per detik bagi Balikpapan.
Namun Yusfid menunjukkan bahwa negara tidak sepenuhnya absen. Negara hadir, tapi lewat mekanisme mediasi yang kompleks. Dalam konteks postkolonial, negara di Indonesia tidak pernah hadir sebagai entitas tunggal dan langsung. Hubungan antara warga dan negara selalu dijembatani—dulu oleh penguasa lokal, kini oleh jaringan birokrasi dan bahkan individu seperti pengepul air.
Figur seperti Pak Jabil tidak lahir dari kehampaan. Ia muncul karena kebutuhan riil warga. Bermula dari sumur bor pribadi yang dimaksudkan untuk kebutuhan rumah tangganya sendiri, bisnis air yang ia jalankan berkembang pesat karena suplai air PDAM tak mampu menjangkau kawasan tempat tinggalnya. Ironisnya, untuk sekadar mendapatkan sambungan PDAM pun ia harus “menitip surat” melalui koneksi politik. Tapi sambungan itu pun hanya berupa pipa kosong—airnya tak pernah mengalir.
Mobil pickup milik Pak Jabil, dengan toren 1100 liter di belakangnya, menjadi alat vital pendistribusian air. Ia dan rekan-rekannya mengantar air siang dan malam, bahkan hingga pukul 3 pagi. Tarifnya antara Rp80.000 sampai Rp150.000 per tandon, bisa melonjak hingga Rp400.000 saat musim kemarau. Ketika musim hujan datang, permintaan menurun, tetapi jasa mereka tetap dibutuhkan oleh warga yang tidak memiliki sambungan PDAM, sumur, atau yang skeptis terhadap kualitas air hujan di kota yang dikepung polusi industri.
Pemerintah kota pun mengakui keberadaan mereka. Teknisi PDAM yang diwawancarai Yusfid menyebut bahwa para pengantar air ini “membantu pekerjaan PDAM.” Tidak ada konflik yang berarti antara kedua pihak. Bahkan, dalam perspektif Sustainable Development Goals (SDGs), pemerintah melihat bahwa semua upaya menuju penyediaan air layak dapat dianggap sebagai kontribusi, termasuk yang dilakukan oleh sektor informal.
Lebih dari sekadar transaksi ekonomi, apa yang dilakukan oleh para pengepul air ini adalah kerja-kerja kewargaan. Mereka menjadi mediator yang memungkinkan warga Balikpapan merasakan keberadaan negara, meski melalui jalur yang tak konvensional. Seperti ditulis Yusfid, “air informal bukanlah serta-merta tanda kelalaian negara, melainkan bentuk pembangunan dalam konfigurasi postkolonial yang fraktal dan penuh mediasi.”
Argumen ini mengingatkan pada teori-teori seperti milik Sian Lazar atau Aihwa Ong yang menyatakan bahwa kewarganegaraan di negara-negara Selatan tidak hadir secara utuh dan legal-formal, tetapi melalui kerja mediatif yang melibatkan banyak aktor. Dalam kasus Balikpapan, aktor itu bernama Pak Jabil.
Di satu sisi, bisnis ini memang mengakumulasi kapital. Tapi di sisi lain, ia adalah jembatan hidup. Seorang warga menyebut Pak Jabil sebagai “pahlawan Kampung Baru”. Ungkapan itu bukan sekadar pujian emosional, melainkan cerminan akan pentingnya keberadaan figur-figur lokal yang selama ini mengisi kekosongan negara dalam urusan-urusan vital seperti air.
Yusfid mengakhiri kajiannya dengan pernyataan tajam: “Negara bekerja dengan baik, mengikuti konfigurasi formasinya. Negara perlu dilihat melalui konfigurasi pembentuknya, alih-alih tujuan abstrak dari negara itu sendiri.” Artinya, pembangunan tak selalu tampak dalam wujud proyek raksasa atau angka-angka metrik. Ia juga hadir lewat mobil pick-up tua, sumur bor, dan kerja keras manusia biasa.
