Lexora.id, Penajam– Penataan batas administrasi desa dan kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diklaim telah mencapai sekitar 90 persen. Namun, penyelesaian persoalan tersebut belum sepenuhnya rampung karena pemerintah daerah masih menghadapi kendala anggaran untuk menerbitkan peta batas wilayah.
Anggota Komisi I DPRD PPU, Abd Rahman Wahid, mengatakan sebagian besar persoalan tapal batas yang sebelumnya menjadi perhatian kini telah menemukan kejelasan. Tahapan yang masih perlu diselesaikan adalah penerbitan peta sebagai dokumen pendukung dan penguat administrasi batas wilayah.
Menurutnya, persoalan anggaran pembuatan peta sebenarnya telah disampaikan dalam pembahasan bersama pihak terkait. Ketiadaan alokasi anggaran tersebut membuat proses penyelesaian administrasi belum dapat dituntaskan sepenuhnya.
“Untuk persoalan tapal batas, sejauh ini sebenarnya sudah cukup jelas. Tinggal penerbitan petanya saja. Keluhan yang disampaikan sebelumnya adalah anggaran untuk pembuatan peta tersebut belum disiapkan. Itu yang masih menjadi kendala,” ujarnya, (06/11/2026).
Rahman memperkirakan penyelesaian batas wilayah desa dan kelurahan di PPU sudah mencapai 90 persen. Sejumlah kawasan yang sebelumnya membutuhkan kejelasan administrasi, seperti Sesumpu, Pejala, Kampung Baru, dan Saloloang, disebut telah menunjukkan perkembangan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penyelesaian batas wilayah bukan sekadar persoalan administratif. Kejelasan garis batas memiliki konsekuensi terhadap tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga rencana penataan dan pemekaran wilayah.
Hal itu menjadi semakin penting di tengah tingginya antusiasme masyarakat terhadap rencana pemekaran desa. Tanpa batas administrasi yang jelas dan terdokumentasi, proses pemekaran berpotensi memunculkan persoalan baru, terutama apabila terdapat wilayah yang berbatasan langsung.
“Kalau melihat respons masyarakat, mereka cukup antusias dengan rencana pemekaran desa. Sementara untuk persoalan tapal batas desa maupun kelurahan, sejauh ini diperkirakan sudah sekitar 90 persen terselesaikan,” katanya.
Karena itu, Rahman berharap pemerintah daerah segera mencari solusi terhadap kebutuhan anggaran penerbitan peta. Menurutnya, capaian penyelesaian batas wilayah yang telah mencapai sebagian besar tahapan seharusnya diikuti dengan penyelesaian dokumen administrasi agar hasil penataan tersebut memiliki kepastian.
Ia juga optimistis sisa persoalan tapal batas dapat dituntaskan melalui koordinasi antara DPRD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta pemerintah daerah.
Rahman menegaskan, DPRD siap mendorong tindak lanjut apabila dalam proses penyelesaian masih ditemukan persoalan di lapangan. Koordinasi dengan perangkat daerah terkait dinilai penting agar hambatan yang tersisa tidak kembali memperlambat penataan wilayah.
“Insyaallah tidak ada lagi persoalan besar terkait tapal batas. Kalaupun nantinya masih ditemukan masalah, kami akan berupaya melakukan tindak lanjut secara cepat melalui komunikasi dengan DPMD dan pemerintah daerah,” pungkasnya. (ADV/DPRDPPU)


