Lexora.id, PENAJAM – Kehadiran program Sekolah Rakyat di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapat perhatian DPRD. Program yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu itu dinilai memiliki tujuan baik. Namun, pemerintah juga diingatkan agar tidak mengesampingkan peningkatan kualitas sekolah reguler yang selama ini menjadi tumpuan pendidikan masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD PPU, Zaenal Arifin, berpandangan bahwa pemerataan pendidikan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan sekolah dengan konsep baru. Penguatan fasilitas, kualitas pembelajaran, dan akses pendidikan pada sekolah yang telah beroperasi juga perlu mendapat porsi perhatian dalam kebijakan anggaran.
Ia memahami Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Melalui program tersebut, kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi diharapkan memiliki peluang memperbaiki masa depan melalui pendidikan.
Meski demikian, Zaenal melihat konsep pendidikan berasrama yang diterapkan Sekolah Rakyat memiliki konsekuensi tersendiri bagi peserta didik maupun keluarga. Anak-anak harus tinggal di lingkungan sekolah dan mengikuti sejumlah ketentuan yang berbeda dengan pola pendidikan reguler.
“Mereka tidak bisa sembarangan pulang atau menerima kunjungan orang tua setiap saat. Ada aturan yang harus dipatuhi,” ujarnya, (05/11/2026)
Menurutnya, sistem tersebut merupakan bagian dari konsep pendidikan Sekolah Rakyat yang perlu dipahami sejak awal. Namun, pola kehidupan berasrama juga berpotensi menjadi tantangan bagi keluarga yang belum terbiasa berpisah dengan anak dalam jangka waktu tertentu.
Di luar persoalan tersebut, Zaenal justru menyoroti bagaimana pemerintah membagi prioritas anggaran pendidikan. Ia menyebut, berdasarkan informasi yang diketahuinya, anggaran untuk program Sekolah Rakyat mencapai sekitar Rp200 miliar per tahun.
Besaran anggaran itu, menurutnya, layak menjadi bahan pertimbangan dalam melihat kebutuhan pendidikan secara lebih luas. Sebab, masih banyak sekolah yang telah beroperasi dan membutuhkan peningkatan sarana maupun kualitas layanan pendidikan.
“Menurut saya, program Sekolah Rakyat sebenarnya bagus. Namun, kalau boleh memilih, saya justru berharap sekolah-sekolah yang sudah ada juga ditingkatkan kualitasnya,” katanya.
Zaenal menilai penguatan sekolah reguler berpotensi memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat yang lebih luas. Peningkatan fasilitas pendidikan, pemerataan tenaga pengajar, serta kualitas proses belajar mengajar dinilai perlu berjalan beriringan dengan program-program pendidikan baru.
Ia bahkan berharap pemerintah dapat terus memperluas akses pendidikan tanpa biaya, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dengan demikian, keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan melanjutkan studi.
“Kalau anggaran yang digunakan untuk membangun dan menjalankan program tersebut bisa diarahkan untuk memperkuat pendidikan yang sudah tersedia, tentu juga akan memberikan manfaat besar,” jelasnya.
Kendati demikian, Zaenal tidak menampik bahwa Sekolah Rakyat memiliki sasaran penerima manfaat yang spesifik, yakni anak-anak dari keluarga yang benar-benar membutuhkan dukungan pendidikan. Karena itu, keberadaan program tersebut tetap perlu dilihat berdasarkan tujuan sosial dan kelompok masyarakat yang hendak dijangkau.
Terkait pelaksanaannya di daerah, ia menjelaskan pemerintah kabupaten memiliki peran dalam menyiapkan lahan pembangunan. Sementara sejumlah urusan lainnya, termasuk penentuan tenaga pendidik dan pengelolaan program, menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Sepengetahuan saya, pemerintah daerah menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Sementara itu, sejumlah urusan lainnya, termasuk penentuan tenaga pendidik dan pengelolaan program, menjadi kewenangan pemerintah pusat,” pungkasnya. (ADV/DPRDPPU)


