Lexora.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada Rabu (7/5/2025) di Balai Agung, Balai Kota Jakarta.
Pelantikan ini didasarkan pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 6419/B-BM.02.01/SD/K/2025 tanggal 27 April 2025, Nomor 6680/B-BM.02.01/SD/K/2025 tanggal 2 Mei 2025, serta Nomor 04092/R-AK.02.03/SD/K/2025 terkait rekomendasi pengisian dan mutasi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, juga mengacu pada Surat Ketua DPRD DKI Jakarta Nomor 365/KG.04, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.3.3-2195 Tahun 2025, dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 385 Tahun 2025.
Dalam keterangan tertulis, Pemprov DKI menyebut pengisian jabatan ini bertujuan memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Seleksi dilakukan dengan melibatkan BKN dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Meski demikian, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kedeputian Gubernur DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi, berinisial SW, mengungkap adanya dugaan intervensi politik dalam proses seleksi tersebut.
“Ada sekitar 20 orang yang dilantik merupakan kader partai tertentu. Mereka diduga diloloskan oleh pimpinan DPRD DKI berinisial IM, bekerja sama dengan Sekda DKI berinisial MM, tanpa sepengetahuan Gubernur,” kata SW kepada wartawan, Senin (11/8/2025).
SW mengklaim informasi tersebut diperoleh dari empat anggota DPRD DKI lainnya. Ia menyebut manuver tersebut bertujuan menempatkan pejabat di posisi strategis untuk mengatur proyek-proyek di lingkungan Pemprov DKI.
“Pak Gubernur harus lebih waspada pada pelantikan eselon III dan IV berikutnya. Diduga kelompok ini akan kembali menempatkan orang-orangnya di jabatan camat, lurah, dan dinas teknis,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pimpinan DPRD DKI berinisial IM maupun Sekda DKI Marullah Matali belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut.
