Lexora.id – Sebuah studi sejarah kesehatan yang baru-baru ini dipublikasikan dalam Journal of Southeast Asian Studies mengungkap ketimpangan layanan kesehatan yang mencolok di Sumatra Timur selama era kolonial Belanda. Dalam artikel berjudul A historical analysis of health services in Medan and the tobacco plantation areas of East Sumatra during the Dutch colonial period, sejarawan Yurika Kakiuchi dari Hitotsubashi University, Jepang, memetakan bagaimana sistem kesehatan dibangun untuk melayani elite Eropa di Medan, sementara ribuan buruh perkebunan tembakau di daerah sekitarnya hanya menerima layanan seadanya.
Studi ini menyoroti wilayah Deli (sekarang Medan dan sekitarnya) yang kala itu menjadi pusat industri tembakau milik perusahaan-perusahaan Belanda seperti Deli Maatschappij. Perusahaan-perusahaan ini membangun rumah sakit, menyediakan dokter, bahkan laboratorium penyakit tropis—namun semuanya lebih difokuskan pada perlindungan terhadap manajer dan pekerja Eropa, bukan buruh lokal atau migran dari Jawa dan Tiongkok.
“Fasilitas medis modern di perkebunan lebih banyak bertujuan melindungi investasi modal dan menjaga produktivitas pekerja, bukan demi kesejahteraan buruh itu sendiri,” tulis Kakiuchi dalam artikelnya (JSEAS, 2024, Vol. 55 Issue 4).
Dualisme Sistem Kesehatan
Kakiuchi menyebut sistem yang diterapkan sebagai “dualisme kesehatan kolonial.” Di satu sisi, Medan sebagai kota modern dirancang dengan fasilitas sanitasi, klinik swasta, dan rumah sakit khusus Eropa seperti Stadsverband Medan. Di sisi lain, kawasan perkebunan tembakau—tempat tinggal puluhan ribu buruh kontrak—hanya memiliki poliklinik seadanya dan pengobatan sederhana berbasis “efficiency medicine”.
Dalam catatan arsip Deli Maatschappij, disebutkan bahwa klinik di perkebunan lebih berfungsi sebagai “alat pengawasan” terhadap kesehatan buruh. Pemeriksaan berkala bukan untuk pencegahan penyakit, melainkan untuk memastikan buruh tetap bisa bekerja. Mereka yang dianggap tidak layak kerja—karena sakit kronis atau menurun produktivitasnya—dapat segera dipulangkan atau diputus kontraknya.
Perlawanan Sunyi Lewat Tubuh
Dalam bagian paling menarik, studi ini juga menyinggung bagaimana tubuh buruh menjadi arena resistensi diam-diam. “Tubuh menjadi medan perlawanan pasif terhadap sistem kerja yang menindas,” tulis Kakiuchi, mengutip banyak kasus di mana buruh sengaja memperlambat kerja atau menunjukkan gejala sakit agar bisa keluar dari ladang.
Selain itu, ada pula buruh yang memilih berobat ke dukun atau tabib lokal daripada ke klinik perusahaan, sebagai bentuk penolakan terhadap kontrol medis kolonial. “Ini bukan semata pilihan medis, tapi ekspresi budaya sekaligus kritik terhadap struktur kolonial,” tambahnya.
Pentingnya Membaca Arsip Kesehatan
Penelitian ini menggunakan arsip-arsip Belanda, catatan administrasi Deli Maatschappij, serta laporan pemerintah kolonial untuk membangun narasi sejarah kesehatan yang kompleks. Kakiuchi menyarankan agar studi-studi tentang kesehatan kolonial tidak berhenti pada aspek teknis medis, tetapi juga membaca relasi kekuasaan, ekonomi, dan ras yang melingkupinya.
“Wacana sejarah kesehatan harus dilihat sebagai arena politik dan ekonomi, bukan sekadar pelayanan,” tegasnya.
Dengan semakin maraknya kajian tentang ketimpangan struktural dalam sejarah, studi ini menjadi kontribusi penting dalam memahami bagaimana warisan kolonial masih membentuk ketimpangan sistem kesehatan hari ini—baik dalam hal akses, kualitas, maupun pengakuan terhadap kelompok rentan.
